tugas kewirausahaan semister 6

KEWIRAUSAHAAN UNIT 1 : KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI SUATU KEBUTUHAN Pertanyaan 1. Setelah menyelesaikan pendidikan, biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi pegawai atau berwirausaha. Uraikan latarbelakang mengapa seseorang perlu untuk melakukan wirausaha atau memilih menjadi pegawai ? Jawab : Latarbelakang seseorang memilih melakukan wirausaha atau memilih menjadi pegawai adalah peluang yang dianggap dapat dicapai setelah menyelesaikan pendidikan. Kebanyakan mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang umtuk berusaha sendiri. Selain itu budaya masyarakat dan keluarga dari dulu selalu ingin anaknya menjadi pegawai. Di sisi lain, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan untuk berusaha. Hanya sedikit yang berorientasi untuk menciptakan lapangan kerja dengan mempelajari keuntungan dan kelebihan wirausaha di banding pegawai. Namun tidak tertutup kemungkinan, bila seseorang menjadi pegawai sambil berwirausaha. 2. Untuk menjadi dan memilih berwirausaha banyak sekali kendala yang dihadapi. Anda diminta untuk menjelaskan kendala-kendala untuk memilih berwirausaha . Jawab : Kendala-kendala yang dihadapi bila memilih untuk berwirausaha yaitu : - Pola pikir dan mental mental menjadi pegawai ( cari aman ) - Hambatan mental lahir batin ( jabatan, income, status, penampilan, pendidikan ) - Tidak berani mengambil resiko dan takut gagal - Tidak ada modal dan dana - Maunya untung besar dan tidak mau dari kecil - Patah semangat / kapok ( pernah gagal, tidak mau mencoba lagi ) - Lingkungan yang kurang mendukung UNIT 2 : WIRAUSAHA DAN KEWIRAUSAHAAN Pertanyaan 1. Uraiakan pengertian wirausaha dan keuntungan apa saja yang diperoleh dari hasil wirausaha. Jawab : Secara sederhana, arti wirausaha ( entrepreneur ) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Secara luas, wirausaha ( entrepreteur ) adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap kesempatan usaha, mengumpulkan sumberdaya ( resources ) yang dinutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat guna memastikan keberhasilan. Keuntungan yang diperoleh menjadi wirausaha yaitu antara lain : - meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak yang berkepentingan - memotivasi untuk lebih rajin dan tepat waktu dalam bekerja terutama dalam melayani pelanggan - mengajar untuk selalu murah senyum, lemah lembut, dan ramah tamah terhadap pelanggan. - dapat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi serta mendapat kepercayaan dari pelanggan. 2. Untuk menjadi seorang wirausahawan diperlukan watak dan sikap yang baik. Uraikan watak dan sikap wirausahawan yang baik. Jawab : Watak dan sikap wirausahawan yang baik yaitu antara lain : - Kejujuran Seorang wirausahawan harus bersikap jujur dan baik dalam berbicara maupun bertindak - Bertanggung jawab Wirausahawan harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya - Menepati janji Wirausahawan dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran - Taat hukum Wirausahawan harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah - Suka membantu Wirausahawan secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan - Komitmen dan menghormati Wirausahawan harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain - Menjaga prestasi Wirausahawan yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestaasi setinggi mungkin 3. Uraikan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki seorang wirausahawan. Jawab : Keterampilan yang perlu dimiliki seorang wirausahawan antara lain : - terampil merancang visi dan misi yang jelas - inisiatif dan selalu proaktif - berorientasi pada prestasi - berani mengambil resiko - kerja keras UNIT 3 : MENDIRIKAN USAHA DAN JENIS-JENIS BADAN USAHA Pertanyaan 1. Uraikan faktor pendorong seseorang untuk memulai suatu usaha sehingga mau dan mampu menjadi pengusaha Jawab : Faktor pendorong seseorang untuk memulai suatu usaha sehingga mau dan mampu menjadi pengusaha adalah sebagai berikut : - faktor keluarga pengusaha - sengaja terjun menjadi pengusaha karena kemauan yang kuat - kerja sampingan ( iseng-iseng atau untuk menambah income ) - coba-coba dengan atau tanpa dasar keterampilan - terpaksa karena tidak mampu menjadi pegawai atau karena terkena PHK 2. Uraikan mengapa banyak pengusaha memilih menggunakan badan usaha berbentuk PT. Kemukakan alasan anda secara rasional. Jawab : Banyak pengusaha memilih menggunakan badan usaha berbentuk PT karena merupakan suatu badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas karena hanya sebatas pada modal yang disetorkan.Pengusaha yang menggunakan badan usaha ini adalah mereka yang memiliki modal dan kapasitas besar serta jangkauan luas. UNIT 4 : MANAJEMEN DAN BENTUK ORGANISASI USAHA Pertanyaan 1. Jelaskan pengertian organisasi dan kemukakan alasan saudara mengapa perusahaan perlu membentuk organisasi. Jawab : Pengertian organisasi adalah Alasan perusahaan perlu membentuk organisasi adalah agar perusahaan mempunyai suatu sistem dan mekanisme kerjasama yang lebih baik, kompak, dan diarahkan pada usaha mengerjakan tugas-tugas operatif yang lebih tepat untuk tercapainya tujuan bersama sesama perusahaan dalam satu organisasi. UNIT 5 : KEBUTUHAN USAHA DAN ANALISIS USAHA KECIL DAN MENENGAH Pertanyaan Buatlah suatu analisis usaha kecil yang lengkap, mulai dari biaya investasi, biaya operasional, penerimaan rata-rata perbulan, keuntungan perbulan, sampai pada payback period dengan melakukan survei di salah satu usaha kecil atau manengah sesuai dengan pilihan anda. Jawab : Nama Usaha Kecil : Kios Pulsa Rendi Analisis usaha berdasarkan perhitungan dan harga pasar tahun 2012. Asumsi yang dipakai adalah sebagai berikut : a. Masa pakai etalase adalah 5 tahun b. Masa pakai HP adalah 2 tahun 1.1 Biaya Investasi  Etalase Rp. 1.200.000,-  HP Nokia Rp. 450.000,-  Pendaftaran Deposit Rp. 700.000,- Total Rp. 2.350.000,- 1.2 Biaya Operasional Perbulan  Biaya Tetap 1. Penyusutan etalase 1/60 x Rp. 1.200.000,- RP. 20.000,- 2. Penyusutan HP 1/24 x Rp. 480.000,- Rp. 20.000,- Total Biaya Tetap Rp. 40.000,-  Biaya Variabel 1. Belanja Voucher Rp. 700.000,- x 25 hari Rp. 17.500.000,- 2. Biaya komunikasi Rp. 120.000,- 3. Biaya transportasi Rp. 75.000,- 4. Biaya promosi Rp. 350.000,- Total Biaya Variabel Rp. 18.045.000,- Total Biaya Rp. 18.085.000,- 1.3 Penerimaan Rata-rata per bulan Penjualan pulsa Rp. 700.000,- x 30 hari Rp. 21.000.000,- 1.4 Keuntungan per bulan Keuntungan = Total Penerimaan – Total Biaya Operasional = Rp. 21.000.000 - Rp. 18.085.000 = Rp. 2.915.000 Payback Period = ( Total Investasi : Keuntungan ) x 1 bulan = Rp. 2.350.000 : Rp. 2.915.000 x 30 hari = 24 hari UNIT 6 : MODAL DAN PERTIMBANGAN MEMPEROLEH MODAL Latihan 1. Jelaskan pengertian modal dan jenis-jenis modal yang Saudara ketahui secara lengkap. Jawab : Pengertian modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai berdiri. Modal terdiri atas uang dan tenaga ( skill ). Jenis-jenis modal terdiri atas 2 jenis yaitu : 1). Modal investasi, yaitu modal yang digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Jangka waktunya lebih dari 1 tahun. 2). Modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk jangka pendek ( kurang dari 1 tahun ) dan biasanya digunakan beberapa kali dalam proses produksi. 2. Jelaskan darimana saja sumber dana dapat diperoleh secara lengkap berikut contohnya. Jawab : Sumber dana yaitu berasal dari : - modal sendiri , yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka - modal pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Sumber pinjaman yaitu : • Dunia perbankan • Lembaga non bank, asuransi, modal ventura, pegadaian, leasing • Pinjaman dari perusahaan non keuangan 3. Uraikan secara lengkap apa saja keuntungan dan kerugian masing-masing modal, baik modal sendiri maupun asing. Jawab : Modal Sendiri Keuntungan : a. tidak ada biaya, bunga, administrasi, dan lain-lain b. tidak tergantung dari pihak lain c. tidak memerlukan persyaratan rumit dan waktunya cepat d. tidak ada keharusan pengembalian modal Kekurangan : a. jumlahnya terbatas b. perolehan dari pemegang saham baru relatif sedikit c. kurang motivasi Modal Pinjaman Keuntungan : a. jumlahnya tidak terbatas b. motivasi usaha tinggi Kekurangan : a. dikenakan berbagai biaya seperti biaya bunga dan biaya administrasi b. ada beban moral yang harus ditanggung UNIT 7 : UANG DAN BANK SERTA TRANSAKSI PEMBAYARAN Pertanyaan 1. Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Dg Bella selama bulan Januari - Tgl 02 Desember setor tunai Rp 5.000.000,- - Tgl 09 Desember setor tunai Rp 3.000.000,- - Tgl 16 Desember tarik tunai Rp 2.000.000,- - Tgl 18 Desember tarik tunai Rp 1.000.000,- - Tgl 22 Desember transfer masuk Rp 4.000.000,- - Tgl 02 Desember setor tunai Rp 1.500.000,- Pertanyaan : a. Buatkan laporan rekeningnya korannya b. Hitung bunga bersih yang diterima Dg Bella selama bulan Desember jika dihitung dari saldo terendah dan rata-rata pada bulan yang bersangkutan dan suku bunga yang berlaku adalah 17% dan dikenakan pajak 15%. c. Hitung pula bunga bersih yang diterima Dg Bella selama bulan Desember jika bunga dihitung dari saldo harian sebagai berikut : Dari tgl 02 s/d tgl 10 bunga 8% / tahun Dari tgl 11 s/d tgl 20 bunga 17% / tahun Dari tgl 21 s/d tgl 31 bunga 19% / tahun Jawab : a. Laporan Rekening Koran Dg Bella Per 31 Desember 2011 ( dalam ribuan rupiah ) Tgl Transaksi Debet Kredit Saldo 02 09 16 18 22 29 Setor tunai Setor tunai Tarik tunai Tarik tunai Transfer masuk Setor tunai - - 2.000 1.000 - - 5.000 3.000 - - 4.000 1.500 5.000 8.000 6.000 5.000 9.000 10.500 b. Saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dan suku bunga yang berlaku adalah 17% dan dikenakan pajak 15%. Bunga = 14% x Rp. 5.000.000 / 12 bulan = Rp. 58.333,33 Pajak 15% x Rp 58.333,33 = Rp. 8.749,95 Bunga bersih = Rp. 49.583,38 c. Bunga bersih dari tgl 02 s/d 10 Bunga = 8% x Rp. 5.000.000 / 12 = Rp. 33.333,33 Pajak 15% x Rp 33.333,33 = Rp. 5.000,00 Bunga bersih = Rp. 28.333,33 Bunga bersih dari tgl 11 s/d 20 Bunga = 17% x Rp. 5.000.000 / 12 = Rp. 70.833,33 Pajak 15% x Rp 70.833,33 = Rp. 10.625,00 Bunga bersih = Rp. 60.208,33 Bunga bersih dari tgl 21 s/d 31 Bunga = 19% x Rp. 9.000.000 / 12 = Rp. 142.500,00 Pajak 15% x Rp 142.500,- = Rp. 21.375,00 Bunga bersih = Rp. 121.125,00 Jadi bunga bersih yang diterima selama bulan Desember adalah = Rp. 28.333,33 + Rp. 60.208,33 + Rp. 121.125,00 = Rp. 209.666,66 2. Saldo rata-rata rekening giro wadiah Tn. Mukhtar di BMI sebesar Rp. 1.500.000,-. Bonus yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadiah sebesar 30% .Diasumsikan total saldo rata-rata giro di bank syariah tersebut Rp. 300.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana giro wadiah adalah Rp. 9.000.000,-. Hitung berapa bonus yang akan diperoleh Tn.Mukhtar pada akhir bulan. Jawab : Bonus yang akan diperoleh Tn. Mukhtar pada akhir bulan adalah Rp. 1.500.000,- = X Rp. 9.000.000,- X 30% = Rp. 13.500,- Rp. 300.000.000,- 3. Tn Ridwan menempatkan dana deposito investasi mudharabah yang terhimpun di BMI Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Rasio bagi hasil 65% : 35% ( 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank ). Diasumsikan total dana deposito investasi mudharabah yang terhimpun di BMIRp. 400.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito ( profit distribution ) sebesar Rp. 10.000.000,-. Hitung berapa dana bagi hasil yang diterima Tn.Ridwan pada saat jatuh tempo. Jawab : Dana bagi hasil yang akan diterima Tn.Ridwan pada saat jatuh tempo adalah Rp. 2.000.000,- = X Rp. 10.000.000,- X 65% = Rp. 32.500,- Rp. 400.000.000,- UNIT 8 : PINJAMAN PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH Pertanyaan 2. Tn. Ahmad ingin membeli mobil angkutan seharga Rp. 200.000.000,- selama 3 tahun, diperkirakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,-. Seluruh modal akan dibiayai oleh bank Muamalat, maka harga yang ditetapkan untuk Tn. Ahmad Rp. 240.000.000,- ( Rp. 200.000.000,- + Rp. 40.000.000,- ). Jika hal itu disetujui, maka hitung berapa Tn. Ahmad harus bayar tiap bulan. Jawab : Cicilan yang harus di bayar Tn. Ahmad tiap bulan adalah Rp. 240.000.000,- = = Rp. 6.666.666,70 per bulan 36 bulan UNIT 9 : PERTIMBANGAN MENENTUKAN LOKASI DAN LAYOUT Pertanyaan 1. Setiap perusahaan pada umumnya memiliki empat lokasi yang menjadi pertimbangan dalam menjalankan kegiatannya. Jelaskan keempat lokasi tersebut. Jawab : Setiap perusahaan pada umumnya memiliki empat lokasi yang menjadi pertimbangan dalam menjalankan kegiatannya yaitu : a. lokasi untuk kantor pusat b. lokasi untuk pabrik c. lokasi untuk gudang d. lokasi untuk kantor cabang 2. Selain masalah lokasi, aspek teknis juga menganalisis masalah layout. Jelaskan keuntungan dengan penentuan layout yang tepat. Jawab : Keuntungan dengan penentuan layout yang tepat antara lain : a.ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan mmemadai b. pemakaian ruang akan menjadi efisien c. aliran material menjadi lancar, produksi menjadi on time dan tepat sasaran d. layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik sehingga memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawan. UNIT 10 : MANAJEMEN DAN FUNGSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Pertanyaan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan mengapa itu penting bagi seorang entrepreneur Jawab : Manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana perusahaan mengelola SDM yang dimiliki mulai masuk bekerja sampai keluar dari perusahaan. Manajemen sumber daya manusia penting karena SDM ( karyawan ) yang menjadi lokomotif kegiatan usaha yang profesional sehingga perusahaan mampu menciptakan hasil usaha yang maksimal dan dapat diterima oleh konsumen serta dapat berdayasaing di dalam dan di luar negeri. UNIT 11 : PASAR DAN PEMASARAN SERTA SEGMENTASI PASAR Pertanyaan 1. Jelaskan pengertian pasar secara lengkap dan jenis-jenis pasar yang saudara ketahui. Jawab : Secara sederhana pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Pengertian lain dari pasar adalah perhimpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk.Pembeli nyata adalah sekelompok konsumen yang mempunyai minat , pendapatan, dan akses pada suatu produk tertentu, sedangkan pembeli potensial adalah adalah sekelompok konsumen yang memiliki minat, tetapi tidak didukung oleh akses dan pendapatan. Pengertian lain dari pasar adalah pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi, tetapi cukup melalui sarana elektronik seperti telepon, faximile, dan internet. Jenis-jenis pasar antara lain : - pasar tradisional - pasar modern seperti swalayan, supermarket, mall, plaza 2. Untuk menentukan besarnya potensi pasar dan pasar nyata, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jawab : Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan besarnya potensi pasar dan pasar nyata yaitu : - melakukan survei tentang minat konsumen yang paling besar - menentukan lokasi strategis yang mempunyai akses yang lancar dan aman - menentukan nilai pendapatan masyarakat per kapita dalam suatu wilayah dan waktu tertentu 3. Uraikan bagaimana cara melakukan segmentasi pasar, menentukan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar Jawab : Cara melakukan segmentasi pasar yaitu sebagai berikut : - segmentasi berdasarkan geografik - segmentasi berdasarkan demografik - segmentasi berdasarkan psikografik - segmentasi berdasarkan prilaku Cara menentukan pasar sasaran yaitu sebagai berikut : - evaluasi segmen pasar - memilih segmen, yaitu menentukan suatu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan Cara menentukan posisi pasar yaitu sebagai berikut : - atribut - kesempatan penggunaan - kelas pengguna - langsung menghadapi pesaing - kelas produk ( sabun kecantikan atau sabun kesehatan ) UNIT 12 : STRATEGI PEMASARAN DAN BAURAN PEMASARAN Pertanyaan 1. Jelaskan pengertian strategi pemasaran secara lengkap dan mengapa pengusaha harus melakukan strategi pemasaran. Jawab : Pengertian strategi pemasaran adalah langkah-langkah tertentu yang tepat yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Pengusaha harus melakukan strategi pemasaran agar perusahaan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan agar semakin banyak pelanggan yang menerima produk yang ditawarkan sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. 2. Uraikan apa yang dimaksud dengan strategi penentuan harga dan apa tujuan strategi ini bagi perusahaan. Jawab : Yang dimaksud dengan strategi penentuan harga adalah suatu teknik penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Tujuan strategi penentuan harga bagi perusahaan yaitu : a. untuk bertahan hidup b. untuk memperbesar market share c. untuk memaksimalkan laba d. mutu produk e. karena pesaing

evaluasi kebijakan pblik

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam skala lebih luas dikaitkan dengan pembangunan, bahaya kebakaran dapat membawa bencana besar dengan akibat yang lebih luas serta secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, bahaya kebakaran tersebut harus diantisipasi dengan berbagai upaya penanggulangan secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkesinambungan. Kantor Pemadam Kebakaran adalah instansi yang diberi amanah mencegah dan menanggulangi kebakaran sedemikian rupa sehingga menurunkan risiko seminim mungkin. Masyarakat sangat berharap Kantor Pemadam Kebakaran bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif sehingga setiap saat jasanya diperlukan bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Namun public servants ternyata mempunyai pola pikir yang tidak sama sebagaimana harapan masyarakat. B. Rumusan Masalah Adapun beberapa rumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut : 1. Apa yang di maksud dengan penanggulangan kebakaran? 2. Menentukan apa Tujuan, Input, Outcome, dan Impact ? C. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah: 1. Mengetahui pengertian penanggulangan kebakaran 2. Mengetahui tujuan, Input, Outcome, dan Impact penanggulangan kebakaran. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Penanggulangan Kebakaran Segala upaya pengamanan terhadap kebakaran yg dilakukan pada saat terjadinya musibah kebakaran, yang menyangkut tata laksana operasional pemadaman, teknik dan taktik pemadaman , kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan kebakaran. Setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat atau bertambahnya fungsi kawasan perkantoran, perdagangan, pariwisata dll, cendrung menyebabkan terjadinya kebakaran sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.Untuk menanggulangi kebakaran, petugas pemadam kebakaran tidak bisa bekerja sendirian, perlu peran serta aktif dan parsitipasi masyarakat, sehingga masyarakat perlu memahami cara penanggulangi kebakaran.Setiap penduduk perlu tahu cara sederhana mencegah dan menanggulangi kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. B. Tujuan, Input, Outcome, dan Impact Penanggulangan Kebakaran a) Tujuan: Mewujudkan pelayanan publik dalam setiap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan efisien. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangannya dilaksanakan secara terpadu. b) Input: • Tenaga Pekerja 100 orang • Pengadaan Peralatan 5 buah mobil pemadam kebakaran • Anggaran Rp 3.000.000.000,- c) Outcome: • Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas penanggulangan musibah kebakaran • Menurunkan keluhan masyarakat min. 15% d) Impact: • Meningkatnya rasa aman masyarakat akan ancaman kebakaran. • Korban jiwa berkurang akibat kebakaran. • Kerugian harta benda akibat kebakaran berkurang. • Jumlah kebakaran menurun min. 15% • Meningkatnya kepedulian masyarakat atas pentingnya pencegahan kebakaran • Peningkatan jumlah masyarakat yang memasang alat pemadam kebakaran min. 10% BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dalam rangka menciptakan system pengukuran kinerja yang mencerminkan akuntabilitas publik seharusnya organisasi setor publik mempertimbangkan indikator input, indikator output, indikator outcome, indikator manfaat, indikator dampak. Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah input menjadi output. Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. B. Saran a. Perlu dikaji lebi dalam lagi tentang penanggulangan kebakaran di indonesia agar mendapat informasi yang akurat. b. Diharapkan agar para pembaca setelah melihat dan membaca apa isi dari makalah ini maka dia mampu mengaplikasikannya di dalam maupun diluar kehidupannya. DAFTAR PUSTAKA (http://wawasanfadhitya.blogspot.com/2012/08/penyuluhan-perpajakan.html).

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DISKRIPSI DAN RELEVANSI Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah. Bab ini akan mengkaji tujuan, manfaat, jenis-jenis evaluasi, sampai metode analisis evaluasi kebijakan. Mempelajari Bab ini mau tak mau akan bersinggungan dengan teori-teori dari disiplin ilmu organisasi dan manajemen (fungsi pengawasan/ pengendalian), Manajemen Sumberdaya Manusia, Ilmu politik, Kebijakan Publik, dll. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu membedakan antara analisis kebijakan, analisis implementasi dan analisis evaluasi. 2. Mahasiswa mampu memahami tujuan dan nilai-nilai evaluasi yang berbeda dengan pengawasan 3. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan macam evaluasi sesuai siklus kebijakan 4. Mahasiswa mampu merancang dan melakukan evaluasi kebijakan PENGANTAR ISI BAB Kita mungkin sebenarnya tidak tahu pasti kapan evaluasi kebijakan itu dilakukan. Kita tahu bilamana Presiden harus menyampaikan laporan pertanggung-jawaban di depan DPR dan publik, bilamana Kepala Daerah melakukan hal yang sama di hadapan DPRD; bilamana para wakil rakyat memanggil eksekutif dalam dengar pendapat dan meminta tanggapan. Namun segala formalitas tersebut hanyalah pertanggung-jawaban politis, bukan pertanggung-jawaban keseluruhan atas sebuah kebijakan. Kita mungkin dapat mengamati adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, BPK, Irjen, dlsb; lalu apakah hal itu merupakan sebuah bentuk evaluasi atau monitoring atas implementasi kebijakan? Lalu apa, kapan, bagaimana oleh siapa evaluasi kebijakan itu dilakukan? Apakah evaluasi kebijakan itu menilai isi/proses kebijakannya (yang dibuat bersama para wakil rakyat; lalu siapa yang mengevaluasi wakil rakyat?), atau menilai hasil implementasinya saja (lantas apa bedanya dengan analisis implementasi yang juga mengkaji berhasil-tidaknya implementasi mencapai tujuan kebijakan?), apa beda antara analisis implementasi dengan analisis evaluasi, apa manfaat keduanya? Berikut ini bersama-sama kita akan mempelajarinya. IV.1. LINGKUP STUDI IMPLEMENTASI DAN STUDI EVALUASI Analisis kebijakan publik telah berkembang jauh sebelum minat pada studi implementasi muncul, bahkan analisis studi evaluasi telah lahir terlebih dahulu. Jika studi kebijakan publik dianalogikan sebagai induknya, maka studi implementasi adalah anak bungsu yang lahir setelah studi evaluasi (meski dalam urutan siklus kebijakan tidak akan ada evaluasi jika implementasi tidak dilakukan), lantas apa bedanya, apakah hanya lokusnya atau fokusnya ? Untuk menjawab hal tersebut terlebih dulu kita lihat ruang lingkup studi/ analisis kebijakan publik yang menjadi induk studi implementasi dan studi evaluasi. Analisis kebijakan publik (policy analysis) adalah kajian multi disiplin terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontektualsasikan model dan riset dari disiplin – disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan (Parsons, xii). Atau yang menurut Wildavsky (1979) : analisis kebijakan publik adalah subbidang terapan yang isinya tak dapat ditentukan berdasarkan disiplin yang terbatas, tapi dengan segala sesuatu yang tampaknya sesuai dengan situasi dari masa dan hakekat dari persoalannya. Analisis kebijakan publik menurut Harold Laswell dalam buku Parsons tersebut adalah analisis yang : • Multi method • Multi disciplinary • Berfokus pada problem • Berkaitan dengan pemetaan konstektualitas problem kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan • Bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disipilin yang menyeluruh untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan, …” Dari yang dinyatakan oleh Lasswell di atas, tampaknya lingkup analisis kebijakan publik lebih berfokus pada persoalan proses pembuatan kebijakannya, yakni dari tahap pendefinisian masalah, agenda setting, formulasi kebijakan sampai legalisasi kebijakan. Sedang Parsons menyatakan ada 2 kategori luas analisis dalam studi kebijakan publik yakni : 1. Analisis Proses Kebijakan yakni analisis bagaimana mendefinisikan proses kebijakan, dimulai dari mendefinisikan problem sampai pada implementasi dan pengevaluasiannya. 2. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yakni kajian yang menggunakan teknik analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian problem sampai implementasinya. Atau dengan kata lain, kategori pertama menganalisis untuk tujuan deskripsi dan eksplanasi proses kebijakan, sedang yang kedua analisis untuk tujuan penilaian secara analitis terhadap proses kebijakan (dan jika memugkinkan bersifat presriptif bagi kasus yang di riset). Dari rumusan Parsons di atas, maka analisis implementasi dan analisis evaluasi adalah bagian dari analisis kebijakan publik, hanya pada satu tahap proses dan kedalaman analisis yang berbeda tentunya. Meski demikian pada umumnya yang dipahami sebagai analisis kebijakan adalah yang lebih berfokus pada proses pembuatan kebijakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Lasswell. Sedang analisis implementasi dan analisis evaluasi memiliki focus berbeda sesuai namanya, kendati juga tetap merupakan analisis yang multi disiplin. Jika seseorang ingin mengkaji mengapa kebijakan ‘X’ tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka kajian apakah yang harus ia lakukan ? Kajian implementasi atau kajian evaluasi ? Bukankah daur hidup sebuah kebijakan tidak bisa ditentukan, kapan ia dianggap telah selesai diimplementasikan lalu bisa dievaluasi ? Atau, apakah kita sedang melakukan studi evaluasi saat kita mengkaji hasil suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan ? Untuk menjawab pertranyaan tersebut, kita lihat berikut ini. Menurut rumusan Sabatier dan Mazamnian melakukan studi implementasi berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program diberlakukan, yakni peristiwa dan kegiatan dalam usaha untuk mengadministrasikannya dan usaha – usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Dari rumusan itu, maka lingkup studi implementasi adalah seluruh kegiatan dan peristiwa yang terjadi setelah suatu kebijakan diberlakukan. Analisis dalam studi implementasi misalnya tidak mempertanyakan apakah sebuahkebijakan yang gagal dalam pengimplementasiannya adalah sebuah kebijakan yang benar-benar tepat untuk mencapai tujuan yang didinginkan (ini adalah pertanyaan evaluatif), studi implementasi mempertanyakan apakah terjadi kesalahan atau kekurangan dalam proses pengimplementasian dan apa sebabnya. Memang pada studi implementasi juga dapat timbul pertanyaan evaluatif: “Apakah program – program tindakan yang dipilih telah sesuai dengan tujuan tersebut ? atau apakah keputusan – keputusan yang dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan sudah tepat ? tapi pertanyaan tersebut tidak lepas dari koridor penyusunan program –program tindakan sebagai hasil penafsiran implementor atas sebuah kebijakan. Antara analisis studi evaluasi dan analisis studi implementasi memang sering terjadi overlap, karena keduanya bisa berangkat dari permasalahan yang sama: “Mengapa kebijakan “X” tidak mencapai hasil yang diinginkan ?”, namun menjaga batas antara keduanya adalah penting, studi implementasi hanya berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara agen publik mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk mencapai perubahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebijakan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pendapat Jenkins berikut ini: ‘Studi implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik: bagaimana organisasi di dalam dan di luar system politik menjalankan fungsi mereka dan berinteraksi satu sama lain: apa memotivasi tindakan – tindakan mereka dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Jenkins, 1978, p.200). Sementara tujuan dan lingkup analisis (riset) evaluasi menurut Carol H. Weiss (1972, p.4) adalah : “To measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming. The effect emphasizes the outcomes of the program, rather than its efficiecy, honesty, morale, or adherence to rule or standars. The comparison of effects with goals stresses the use of explicit criteria for judging how well the program is doing”. Weis secara tegas menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi lebih pada pengukuran efek dan dampak sebuah program/kebijakan pada masyarakat, dibanding pengukuran atas efisiensi, kejujuran pelaksanaan, dan lain-lain yang terkait dengan standar-standar pelaksanaan. Tujuan kebijakan itu sendiri adalah untuk menghasilkan dampak/perubahan, sehingga wajar jika untuk itulah evaluasi dilakukan. Adapun yang membedakan antara analisis studi implementasi dengan analisis studi evaluasi dapat kita lihat yang dinyatakan oleh Parsons :” … evaluation eximines ‘how public policy and the people who deliver it may be appraised, audited, valued and controlled” while the study of implementation is about “how policy is put into action and practice” (1995, p. 461). Meskipun dilakukan secara sistematis, namun ada beberapa hal yang membedakan analisi evaluasi dengan analisis akademik lainnya, yang menurut Weiss (p. 6-7)adalah : 1. Evaluasi ditujukan untuk pembuatan keputusan, untuk menganalisis problem sebagaimana yang didefinisikan oleh pembuat keputusan, bukan oleh periset, sebab si pembuat keputusanlah yang berkentingan terhadap hasil evaluasi. 2. Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan dalam setting akademik, karenanya pertanyaan-pertanyaan evaluasi diarahkan oleh program. Peneliti tidak membangun asumsi dan hipotesisnya sendiri sebagaimana pada studi-studi lain. 3. Evaluasi memberikan penilaian atas pencapaian tujuan, bukan mengevaluasi tujuan Atau dari pernyataan Browne & Wildavsky : “Evaluators are able to tell us a lot about what happened – which objectives, whose objectives, were achieved – and a little about why – the causal connections (Hill & Hupe, 12), yang merupakan wilayah analisis implementasi. Karena meski tujuan dan dampak saling berinteraksi namun dampak tidak dapat dinilai melalui seperangkat tujuan yang dirumuskan secara tegas. Michael Hill & Peter Hupe memperjelas perbedaan lingkup studi implementasi dan studi evaluasi dalam table sebagai berikut : Tabel IV.1 : Implementing and Evaluation Research Object Research Act Implementation Process/ Behaviours Discription Outputs Expalanation Outcomes Theory building and Testing Causal connections Analytical judgement Evaluation Outcomes-value link Value judgement Sumber: Hill & Hupe !2002:12) IV.2. TUJUAN DAN FUNGSI EVALUASI 1. TUJUAN EVALUASI 1. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. Sedang membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan 2. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana 3. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/ penyempurnaan implementasi 4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa datang 1. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban public/ memenuhi akuntabilitas public. 2. FUNGSI EVALUASI (William N. Dunn; Ripley) Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas public, karenanya sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, yakni: 1. Memberikan Eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Untuk itu dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat 2. Mengukur Kepatuhan, yakni mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan 3. Melakukan Auditing untuk melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju? Apakah ada kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, apakah ada penyimpangan tujuan program, dan pada pelaksanaan program 1. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak yang tak diharapkan. IV.3. DIMENSI EVALUASI Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi dievaluasi dalam kebijakan public. Dimensi tersebut adalah 1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan Kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Darinya kita akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifitas dan efisiensi, dlsb yang terkait. 2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dll Menurut Palumbo dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus di dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, saat implementasi, hingga saat selesai diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, maka dimensi evaluasi kebijakan meliputi hal-hal berikut : Gambar IV.1. Dimensi Evaluasi dalam Siklus kebijakan PENENTUAN AGENDA PENDEFINISIAN MASALAH FORECASTING, DEFINISI SASARAN PENDEFINISIAN UKURAN. DISTRIBUSI MASALAH ANALISIS KEPUTUSAN DESAIN KEBIJAKAN ANALISIS FEASIBILITAS POLITIK TERMINASI POOLING, SURVEY, DLL LEGITIMASI KEBIJAKAN EVALUASI FORMATIF EVALUASI SUMATIF DAMPAK IMPLEMENTASI Sumber : Wayne Parsons (2001, h. 549) yang diadaptasi dari Palumbo. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi: 1. Evaluasi Proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini menurut Palumbo diperlukan dua kali evaluasi, yakni 1. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai apakah alternative-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (cost-benefit analysis), dll yang bersifat rasional dan terukur. 2. Evaluasi Legitimasi kebijakan, untuk menilai derajad penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (pooling), survery, dll. 3. Evaluasi Formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi Formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. 4. Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak . Tujuan evaluasi Sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/program tersebut member dampak yang nyata pada problem yang ditangani. IV.4. EVALUASI FORMATIF 1. TUJUAN EVALUASI FORMATIF: Evaluasi Formatif adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Merupakan evaluasi terhadap proses 2. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan 3. Menggunakan model-model dalam implementasi 4. Biasanya bersifat kuantitatif 5. Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk melihat : 1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat 2. Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak; 3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut (Rossi & Freeman dalam Parsons, h.550). 2. JENIS EVALUASI FORMATIF 1. Evaluasi administratif : Biasanya evaluasi administrative dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek-aspek ketaatan financial dan prosedur. 2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum 1. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik 3. ASPEK-ASPEK EVALUASI FORMATIF Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif ini adalah : 1. Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program 2. Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program. 3. Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan 4. Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai 5. Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan Sedang menurut Wiiliam N. Dun aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana yang tampak di dalam tabel berikut ini: Tabel IV.1. Katagori Evaluasi Katagori Pertanyaan Ilustrasi Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? Unit Pelayanan Efisiensi Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Cost-benefit Ratio; Manfaat bersih; Unit Biaya Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah BIaya tetap, Efektifitas tetap Pemerataan Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Criteria Pareto; Kriteria Kaldor-Hicks: Kriteria Rawls Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu? Konsistensi dengan survey warga negara Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai Program public harus merata dan eisien Sumber: William N. Dunn (1999; h 609) IV.5. EVALUASI SUMATIF/EVALUASI DAMPAK 1. PENGERTIAN DAMPAK 1. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan 2. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact) 1. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampumenimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects) 2. TUJUAN EVALUASI SUMATIF/DAMPAK Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk: 1. Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga 2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program 3. Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif 1. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain. 3. DIMENSI DAMPAK Dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan ini meliputi 1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak. 2. Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects) 3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. 1. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program dan dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempatkerja makin jauh, dlsb). 4. APRRAISAL DIMENSI DAMPAK Menurut Langbein (1980) memperkirakan dampak perlu memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut: 1. a. Waktu. Dimensi waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Semakin lama periode evaluasi waktu semakin sulit mengukur dampak, sebab : 1) Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur, 2) Pengaruh factor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak, 3) jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yg sama. 4) Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yang diamati. 1. b. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan. Selain memperhatikan efektifitas pencapain tujuan, seorang evaluator harus pula memperhatikan 1) Berbagai dampak yang tak diinginkan, 2) Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan dan 3) Dampak yang bertentangan dari yang diharapkan 1. c. Tingkat Agregasi Dampak Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan 1. d. Tipe Dampak Ada 4 tipe utama dampak program : 1) Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dsb 2) Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yg akan dilakukan pada kebijakan berikutnya 3) Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program dsb 4) Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakt yg bersifat non ekonomis. 5. UNIT-UNIT SOSIAL TERDAMPAK Sebuah kebijakan/program dapat membawa dampak pada berbagai unit sosial 1. Dampak individual : biologis (penyakit, cacat fisik dsb karena kebijakan teknologi nuklir misalnya), psikologis (stress, depresi, emosi dsb), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah dsb), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan dsb), sosial serta personal 2. Dampak organisasional : langsung (terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi), tak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin) 3. Dampak pada masyarakat (meningkatnya kesejahteraan; dlsb) 1. Dampak pada lembaga dan sistem sosial (meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat; menguatnya solidaritas sosial, dlsb) 6. FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DAMPAK Sebuah kebijakan/program bisa saja gagal memperoleh dampak yang diharapkan meski proses implementasi berhasil mewujudkan output sebagaimana yang dituntut oleh program tersebut, namun ternyata gagal mencapai outcomesnya; apalagi jika proses implementasi gagal mewujudkan keduanya. Hal ini menurut Anderson bisa saja disebabkan karena : 1) Sumber daya yang tidak memadai 2) Cara implementasi yang tidak tepat (misalkan pilihan-pilihan tindakan yang kontra produktif seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat yang memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan) 3) Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor saja 4) Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalkan karena takut dianggap melanggar prosedur, maka implementers bertindak sesuai ‘textbook’ walau situasinya mungkin berbeda) 5) Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain (misalnya kebijakan untuk menumbuhkan industry dalam negeri yang memberi insentif pajak dan kemudahan modal; tapi di sisi lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energy, dll) 6) Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya (yang ini sering terjadi di Indonesia, terutama karena seringnya terjadi mark-up harga, ataupun karena bentuk-bentuk kegiatan yang terkesan dicari-cari untuk penyerapan anggaran yang seharusnya tidak dibutuhkan. 7) Banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan 8) Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan 9) Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (Anderson, 1996) IV.6. STUDI EVALUASI KEBIJAKAN Evaluasi program atau kebijakan tidak dapat dilakukan hanya melalui kajian teoritik atau hanya melalui data-data sekunder, sebab jika hal tersebut yang dilakukan, maka penilaian dan rekomendasi yang dihasilkan tidak valid karena hanya berdasarkan perkiraan saja. Untuk dapat disebut sebagai sebuah Studi/kajian, maka Evaluasi kebijakan harus memenuhi hal-hal berikut ini. 6.1. KARAKTERISTIK PENELITIAN EVALUASI 1. Evaluasi harus empirik tidak spekulatif hipotetik atau asumtif teoritik 2. Tidak bias pada satu alternatif atau dampak tertentu 3. Rasional, harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pakar 4. Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek 5. Handal dan sahih baik dalam analisis, ketersediaan data dan reliabilitas datanya. 6.2. TEKNIS PENELITIAN EVALUASI Penelitian evaluasi kebijakan bukanlah hal yang dapat dipandang sepele karena dari hasil penelitian tersebut diharapkan diperoleh masukan/umpan balik dan penilaian-penilaian yang akurat atas sebuah kinerja kebijakan/program, serta hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk itu Leonard Rutmanmemberikan panduan yang perlu diperhatikan sbb: 1. a. Sebelum pelaksanaan : 1) Gunakan prosedur-prosedur ilmiah a) Mengamati dan memahami tujuan evaluasi b) Mengamati dan memilih kriteria c) Mengamati sensitivitas metode 2) Focus pada proses dan outcomes kebijakan/program, bukan hanya pada outcomesnya saja. Dengan demikian dapat diperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas apa menghasilkan apa; serta memungkinkan upaya replikasi di kemudian hari. 3) Jangan batasi dampak hanya pada sasaran-sasaran yang dinyatakan secara formal saja, sebab tidak semua sasaran kebijakan dinyatakan secara formal. Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi akibat program/kebijakan juga dipertimbangkan. Untuk itu manfaatkan hasil penelitian yang terkait, gunakan logika, atau pengalaman-pengalaman atas program yang serupa. 4) Pertimbangkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pembuat keputusan di masa mendatang, bukan hanya kebutuhan saat ini. Bersikaplah sebagai ilmuwan, bukan teknisi evaluasi. 1. b. Persiapan sebelum menguji Program: 1) Definisi Program Secara Jelas. Harus dipastikan bahwa label yang diberikan pada sebuah program memiliki makna dan maksud yang sama bagi semua yang terlibat, sehingga jelas data mana yang harus diukur (definisi konsep harus jelas, sehingga definisi operasionalnya juga jelas dan dapat direplikasikan). 2) Spesifikasi Sasaran/goals. Karena sasaran-sasaran merupakan criteria keberhasilan program, maka harus dinyatakan secara spesifik agar dapat diperoleh tolok ukurnya. Sayangnya seringkali tujuan/sasaran tersebut hanya disebutkan secara umum, jangka panjang, bahkan kadang kontradiksi dan tidak terkait dengan aktifitas-aktifitas program. Jika hal ini terjadi, maka peneliti bertanggung-jawab untuk merumuskannya secara bersama-sama dengan perencana program dan manajer program[1]. 3) Keterkaitan Rasional. Harus ada keterkaitan rasional antara program yang akan dievaluasi dengan sasaran yang dituju dan dampak yang diharapkan. Ada tidaknya kaitan rasional tersebut, dapat menentukan apakah program tersebut yang harus dimodifikasi atau sasaran dan hasil yang harus dirubah (misal Program Pelatihan Angkatan Kerja dengan sasaran jangka panjang berkurangnya angka pengangguran. Akan lebih masuk akal jika dikaitkan dengan sasaran jangka pendek : pencapaian tenaga kerja berketrampilan. 4) Pastikan Kegunaan Evaluasi. Kendati studi evaluasi dimaksudkan sebagai akuntabilitas program, serta untuk memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan dan hasil program kepada pembuat keputusan dan manajemen, namun seringkali studi evaluasi dilakukan dengan maksud-maksud tertentu, yang disebut oleh Edward Suchman sebagai Pseudoevaluations[2]. Karenanya evaluator juga harus mengetahui siapa yang menghendaki dan mendanai studi evaluasi tersebut untuk mencegah timbulnya ketegangan dengan administrator program. 5) Spesifikasikan Variabel-variabel Evaluasi a) Spesifikasikan komponen-komponen program, dengan memperjelas terdiri dari komponen-komponen aktifitas apa saja program tersebut (misalnya PKK dengan 10 Program PKKnya). Gunanya adalah sebagai Component testing untuk menguji sumbangan keefektifan masing-masing komponen terhadap program. b) Spesifikasikan sasaran-sasaran dan efeknya. Bukan hanya yang dinyatakan secara formal dalam dokumen atau oleh pengelola program, namun juga sasaran-sasaran latent dan dampak-dampak lain yang diharapkan oleh masyarakat (misal kasus program Bantuan Langsung Tunai BLT yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM, dapat ditanggapi beragam – missal: apa criteria ‘miskin’ dan apa criteria ‘meringankan’ yang dimaksudkan oleh program tsb? Karena jawabannya dapat beragam, demikian juga dampaknya). 6) Spesifikasikan Variabel-variabel antesedennya. Anteseden variable adalah factor-faktor konteks yang dapat mempengaruhi jalannya program (misalnya karakteristik target kebijakan; sifat dasar permasalahan sehingga memerlukan intervensi kebijakn, dll). 7) Spesifikasikan variable-variabel Interveningnya dengan menanyakan : ”setelah program dijalankan, factor-faktor apakah yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian sasaran program? Antecedent factors Program implementation Intervening Goals / effects 8) Measurement : setelah mengetahui apa saja yang harus diukur, maka langkah selanjutnya adalah memilih tehnik pengukuran yang tepat untuk menilai. Untuk itu perlu : a). ketepatan indicator (tolok ukur) yang digunakan; b).Reliabilitas alat ukur (hasil yang diberikan konsisten meski dilakukan dalam situasi yang berbeda) dan c). Validitas alat ukur (ketepatan alat ukur dalam mengukur fenomena). c. Kriteria yang harus dipenuhi dalam evaluasi : 1) Relevansi : harus mampu memberikan informasi yang tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, mampu menjawab secara benar pertanyaan dalam waktu yang tepat 2) Signifikan : harus mampu memberikan informasi yang baru dan penting. 3) Validitas : mampu memberikan pertimbangan yang tepat sesuai dengan hasil nyata/data empiric mengenai hasil kebijakan. 4) Reliabilitas : dapat membuktikan bahwa hasilnya diperoleh dengan penelitian yang teliti 5) Obyektif : tidak memihak /bias 6) Tepat waktu 7) Daya guna : hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku dan pembuat kebijakan 6.3. METODA DAN MODEL-MODEL STUDI EVALUASI Beragam methoda dan model-model evaluasi program yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja implementasi Program/kebijakan. Untuk pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam (sebab buku ini hanya untuk memberikan informasi dasar saja), salah satu buku yang dianjurkan dan patut dipelajari adalah buku “Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations” karyaTheodore H.Poister. 6.4. PROBLEM DALAM STUDI EVALUASI 1. Ketidakpastian dan ketidakjelasan tujuan kebijakan 2. Evaluasi tidak dilakukan dengan sistematis, sehingga kesulitan menguji kausalitas bahwa dampak memang disebabkan oleh kebijakan tersebut 3. Dampak kebijakan biasanya menyebar di luar sasaran kebijakan 4. Kesulitan dalam memperoleh data primer 5. Data sekunder yang tersedia seringkali kurang valid 6. Resistensi pejabat/penanggung-jawab program yang merasa diawasi 1. Evaluasi cenderung kurang melihat dampak (kurang valid), tapi lebih suka mengkur dan menilai outputnya saja. 6.5. EVALUASI KEBIJAKAN DI INDONESIA)* 1. Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari Pemerintah sendiri. 2. Hasil evaluasi tidak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, sehingga tak ada rekomendasi yang argumentatif 1. Bersifat formalitas dari pada berdasarkan kebutuhan riel. Karena dilakukan secara rutin maka hasilnya kurang tajam. Hanya untuk memenuhi formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam form-form tertentu. (*lihat juga catatan kaki no 2 tentangpseudoevaluation). IV.7. PERTANYAAN-PERTANYAAN DALAM STUDI EVALUASI 1. 1. MENURUT SOFIAN EFFENDI Tujuan dari evaluasi kebijakan public adalah untuk mengetahui variasi dalam indicator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok (lihat, Nugroho, h.284),: a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan, sejauh mana variasi kesesuaian capaian kebijakan (output dan outcomes yang dihasilkan dari proses implementasi) dengan indicator-indikator yang telah ditetapkan. 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan variasi tersebut? Apakah karena factor yang terkait dengan isi program/kebijakan itu sendiri, apakah karena cara kerja dalam pengorganisasian implementasi kebijakan (output yang terkait dengan kinerja implementers); atau karena lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcomes tersebut. 2. Bagaimana strategi untuk lebih meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tugas pengevaluasi untuk memilih variable-variabel yang dapat diubah (actionable variables). 2. MENURUT RANDALL B. RIPLEY Untuk mengukur capaian riel sebuah program/kebijakan, maka dari hasil kajian evaluasi harus diperoleh jawaban-jawaban atas persoalan berikut ini: 1. Kelompok dan kepetingan mana yg memiliki akses dalam pembuatan kebijakan? 2. Apakah pembuatan kebijakan dilakukan secara cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur? 3. Apakah program-program kebijakan didesain secara logis ? 4. Apakah sumber daya yg menjadi input program telah memadai untuk mencapai tujuan ? 5. Apa standar implementai yang baik bagi kebijakan tsb ? 6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi ekonomi? Apakah uang digunakan dengan tepat dan jujur? 7. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan seperti yg didesain dalam program ? 8. Apakah program juga memberikan dampak pada kelompok non sasaran? Apa jenis dampaknya ? 9. Apa dampak yg diharapkan dan tak diharapakan pada masyarakat ? 10. Kapan tindakan program dilaksanakan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ? 11. Apakah tindakan dan dampak telah sesuai dengan yang diharapkan ? IV.8. IMPLIKASI HASIL EVALUASI TERHADAP PROGRAM/KEBIJAKAN Hasil kajian evaluasi atas sebuah program/kebijakan akan berimplikasi pada keberlangsungan program/kebijakan termaksud, yang menurut Weis (dalam Shafritz and Hyde, 1987) adalah sebagai berikut: 1. Meneruskan atau mengakhiri program 2. Memperbaiki praktek & prosedur administrasinya 3. Menambah atau mengurangi strategi dan tehnik implementasi 4. Melembagakan program ke tempat lain 5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain 6. Menolak atau menerima pendekatan/teori yang digunakan oleh Program/ kebijakan sebagai asumsi KESIMPULAN Secara teoritik siklus terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi, yang bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja Program/kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi sangatlah penting sebagai bentuk akuntabilitas public pemerintah atas kinerjanya. Namun melakukan evaluasi atas sebuah program/kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena kesulitan yang bersifat instrinctive (karena sifat dampak yang berdimensi luas dan dapat menyebar), juga karena beragam kebijakan juga menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai; serta karena kurangnya usaha yang serius untuk itu. Untuk menghasilkan studi evaluasi yang benar-benar berguna, maka memahami criteria evaluasi yang harus dipenuhi, memahami metoda penelitian evaluasi, serta memilih metoda pengukuran yang tepat adalah syaratnya.

ANTROPOLOGI TERKINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Terdiri dari berbagai suku bangsa, yang mendiami belasan ribu pulau. Masing-masing suku bangsa memiliki keanekaragaman budaya tersendiri. Di setiap budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi. Pada kondisi saat ini kebudayaan mulai ditinggalkan, bahkan sebagian masyarakat Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman budaya Indonesia secara perlahan-lahan, yang tidak terlepas dari pengaruh budaya luar dan karakter mayarakat Indonesia yang suka meniru. .Generasi muda termasuk mahasiswa di dalamnya, baik disadari atau tidak memegang amanah dalam menjaga kelestarian keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia tersebut banyak cara yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan batasan-batasan yang ada. Jangan sampai di saat budaya kita diambil bangsa lain, baru kita menyadari betapa bagusnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita itu sendiri. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin lama semakin canggih serta perdagangan bebas yang telah terjadi di dunia khususnya Indonesia telah meracuni bangsa Indonesia terhadap moral akhlak dan tatakrama pergaulan anak remaja, adat budaya Indonesia yang dulu katanya Indonesia kaya akan budayanya kini terhapus semua oleh yang namanya kemajuan zaman, salah satu contohnya yang telah kita tahu kesenian Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur ponorogo telah di akui oleh bangsa Malaysia itu di sebabkan karena kekurangpedulian dan pelestariannyannya kita terhadap budaya kita Perkembangan zaman era Globalisasi sekarang ini amatlah pesatnya sehingga membuat kita sering takjub dengan segala penemuan-penemuan baru disegala bidang. Penemuan-penemuan baru yang lebih banyak didominasi oleh negara-negara Barat tersebut dapat kita simak dan saksikan melalui layar televisi, koran, Internet dan sebagainya yang sering membuat kita geleng-geleng kepala sebagai orang Indonesia yang hanya bisa menikmati dan memakai penemuan orang-orang Barat tersebut. Penemuan-penemuan baru tersebut merupakan sisi positif yang dapat kita ambil dari negara-negara Barat itu sedangkan di negara-negara Barat itu sendiri makin maju dan modern diiringi pula dengan bebasnya mereka dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. Kebiasaan-kebiasaan orang Barat yang telah membudaya tersebut hampir dapat kita saksikan setiap hari melalui media elektronik dan cetak yang celakanya kebudayaan orang-orang Barat tersebut yang sifatnya negatif dan cenderung merusak serta melanggar norma-norma ke timuran kita sehingga ditonton dan ditiru oleh orang-orang kita terutama para remaja yang menginginkan kebebasan seperti orang-rang Barat. Kebudayan-kebudayaan Barat tersebut dapat kita mulai dari pakaian dan mode, musik, film sampai pada pergaulan dengan lawan jenis. B.rumusan masalah A. apa pengertian antropologi dan ilmu administrasi negara? B. bagaimana fase-fase perkembangan antropologi? C.antropologi masa kini? D.apa hubungan antropologi dengan ilmu administrasi negara? E.hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lain? BAB II PEMBAHASAN A.PENGERTIAN ANTROPOLOGI DAN ADMINISTRASI NEGARA Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Anthropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan logos yang berarti "wacana" (dalam pengertian "bernalar", "berakal"). Anthropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Anthropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan anthropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode anthropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Adapun pengertian antropologi menurut para ahli yaitu: • William A. Havilland: Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. • David Hunter: anthropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. • Koentjaraningrat: Anthropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana anthropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia, yang terdiri dari aspek fisik dan nonfisik berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kebudayaan, aspek politik, dan berbagai pengetahuan tentang corak kehidupan lainnya yang bermanfaat PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA Administrasi negara adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. B.Fase-fase perkembangan antropologi Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an) Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi. Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi. Fase Kedua (tahun 1800-an) Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase Ketiga (awal abad ke-20) Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial. Fase Keempat (setelah tahun 1930-an) Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp. C. Antropologi Masa Kini Etnografi yang diartikan sebagai “pelukisan” (deskripsi) tentang bangsa-bangsa, digunakan secara umum di Eropa Barat untuk menyebut bahan keterangan yang ada dalam tulisan-tulisan tentang masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa bukan Eropa maupun untuk metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengumumkan bahan tersebut. Etnhologi, yang berarti ilmu bangsa-bangsa juga telah dipkai sejak awal. Yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kebudayaan manusia. Voelkerkunde, dalam bahasa Jerman, atau volkenkundedalam bahasa Belanda, adalah istilah untuk “ilmu bangsa-bangsa”, dan terutama dipergunakan di Eropa Tengah sampai sekarang. Kultukunde, berarti “ilmu kebudayaan”, istilah ini pernah dipakai sarjana antropologi Jerman L. Frobenius, dalam arti yang sama seperti Ethnology di Amerika. Anthropology atau “Ilmu tentang manusia”, adalah suatu istilah yang pada awalnya mempunyai makna yang lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Cultural anthropology akhir-akhir ini terutama digunakan di Amerika tetapi kemudian digunakan juga di negara-negara lain untuk bagian antropologi yang tidak mempelajari physical antropologi, yaitu yang secara khusus mempelajari tubuh manusia. D.HUBUNGAN ANTROOPOLOGI MASA KINI DENGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA di dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep yaitu sistem administrasi negara. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasi negara masing - masing. sistem ini tidaklah berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. dengan kata lain, antropologi mempengaruhi sistem administrasi negara di sebuah negara. ilmu antropologi itu sendiri mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tsb akan mempengaruhi sistem administrasi negara. misalnya saja di masyarakat negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. di sisi lain, di masyarkat negara berkembang yang cenderung lebih mengutamakan budaya kekeluargaan, budaya kekeluargaan juga akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Contoh nya saja, mobil dinas malah digunakan untuk jalan - jalan keluarga. E.Hubungan antara Antropologi dan Ilmu-Ilmu Lain Hubungan antara Geologi dan Antropologi. Ilmu geologi mempelajari ciri- ciri dari lapisan bumi beserta perubahan –perubahannya, dan juga artefak-artefak maupun bekas-bekas kebudayaan hasil galian para ahli arkeologi, untuk menganalisa umur dari lapisan bumi tempat benda-benda itu tersimpan. Hubungan antara Paleoantropologi dan Antropologi. Paleoantropologi sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk-makhluk purba guna merekontruksi proses evolusi yang terjadi pada manusia. Hubungan Antara Ilmu Anatomi Dan Antropologi. Memerlukan bantuan ilmu anatomi karena ciri-ciri dari berbagai bagian kerangka manusia, bagian tengkorak, serta ciri-ciri dari bagian tubuh manusia. Hubungan antara ilmu kesehatan Masyarakat dan antropologi, yaitu data mengenai konsepsi dan sikap penduduk desa tentang kesehatan, sakit, dukun, obat –obatan tradisional, kebiasaan serta pantangan makan, dan lain-lain. Hubungan antara ilmu pskisatri dan antropologi. Hubungan antara psikiatri dan antropologi merupakan suatu pengluasan dari hubungan antara antro-pologi dan psikologi, yang kemudian mendapat fungsi yang praktis. Hubungan antara ilmu linguistik dan antropologi. Ilmu lingiustik (atau ilmu bahas) terjadi pada akhir abad ke-18. Ilmu linguistik berkembang menjadi ilmu yang berusaha mengembangkan konsep-konsep. Hubungan antara Arkeologi dan Antropologi. Arkeologi, atau ilmu sejarah kebudayaan manusia, pada awalnya meneliti sejarah dari kebudayaan-kebudayaan kuno di zaman purba, seperti misalnya kebudayaan Yunani dan rum Klasik, kebudayaan Mesir Kuno, Kebudayaan Mesopotamia, Kebudayaan kuno Palestina, dan lain-lain. Di indonesia arkeologi antara lain meneliti sejarah negara-negara Indonesia-Hindu antara abad ke 4 dan abad ke 16 masehi. Hubungan antara ilmu sejarah dan antropologi. Hubungan ini sebenarnya mirip dengan hubungan antara arkeologi dan antropologi dengan hubungan antara arkeologi dan antropologi terurai diatas. Untuk menulis sejarah suatu bangsa, antropologi pada awalnya menyediakan bahan prasejarahnya. Demikian juga berbagai masalah dalam historiografi dari sejarah suatu bangsa dapat dipecahkan dengan metode-metode antropologi. Berbagai sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, naskah tradisional, dan arsip kuno, seringkali hanya dapat mengungkapkan peristiwa-persitiwa sejarah yang terbatas pada bidang politik saja. Sebaliknya, seluruh latar belakang sosial dari peristiwa-peristiwa politik konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan antropologi dan ilmu –ilmu sosial dapat memberi pengertian kepada para ahli sejarah untuk mengisi latar belakang suatu peristiwa politik dimasa lampau. Untuk memecahkan masalah-masalah yang diakibatka oleh pengaruh kebudayaan asing. Hubungan antara Geografi dan antropologi. Geografi, atau ilmu bumi, mencoba mencapai pengertian tentang alam dunia ini dengan gambaran-gambaran tentang bumi dan ciri-ciri dari segala bentuk hidup yang ada dibumi, seperti flora dan fauna. Hubungan antara ilmu ekonomi dan antropologi. Dalam banyak negara penduduk pedesaanya lebih besar jumlahnya daripada penduduk kotanya, kekuatan, proses, dan hukum-hukum ekonomi yang berlaku dalam kegiatan kehidupan ekonominya sangat dipengaruhi system kemasyarakatan, cara berpikir, pandangan, serta sikap hidup warga masyarakat pedesaan. Hubungan antara ilmu hukum adat Indonesia dan antropologi. Timbulnya ilmu hukum adat Indonesia pada permulaan abad ke-20, para ahli telah menyadari pentingnya antropologi sebagai ilmu Bantu dalam melakukan penelitian-penelitiannya. Hubungan antara ilmu administrasi dan antropologi. Ilmu administrasi tentu akan menghadapi masalah-masalah yang sama seperti ilmu ekonomi. Hubungan antara ilmu politik dan antropologi. Ilmu politik telah melebarkan perhatiannya ke masalah-masalah yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan-kekuatan politik. Ilmu gabungan mengenai tingkah laku manusia. Tingkah laku dan tindakan manusia tidak hanya diteliti antropologi melainkan juga oleh berbagai ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Administrasi negara adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersaama. Antropologi berkembang melalui beberapa fase yakni 1. Fase pertama terjadi pada sebelum tahun 1800-an 2. Fase kedua terjadi pada tahun 1800-an 3. Fase ketiga terjadi pada awal abad ke 20 4.Fase keempat terjadi pada tahun 1930an Antropologi mempunyai hubungan dengan ilmu administrasi negar yaitu: di dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep yaitu sistem administrasi negara. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasi negara masing - masing. sistem ini tidaklah berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. dengan kata lain, antropologi mempengaruhi sistem administrasi negara di sebuah negara. ilmu antropologi itu sendiri mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tsb akan mempengaruhi sistem administrasi negara. misalnya saja di masyarakat negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. B.saran Apa yang baru anda dapatkan dari makalah ini bukanlah suatu hal yang bisa memberi banyak manfaat selama anda hanya berpedoman pada satu literatur saja. Jadi, untuk mengembangkan potensi anda dalam mengetahui dan memahami suatu disiplin ilmu maka fungsikanlah otak anda dan berpikirlah untuk menemukan apa yang ingin anda ketahui. Dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang anda dapatkan dan telah anda dapatkan. Saya juga sebagai penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini mempunyai kekurangan-kekurangan, olehnya itu saya mengharapkan masukan yang sifatnya membangun dari para pembaca, agar saya bisa memperbaiki makalah selanjutnya.   DAFTAR PUSTAKA id.answers.yahoo.com › ...4naldo.wordpress.com lowongankerjabaru.net /.www.scribd.com/ d.wikipedia.org

MAKALAH ADMINISTRASI NEGARA BUDGETING 9 PENGANGGARAN)

BAB I Pendahuluan A. Latar belakang Sukarno (2000) mengatakan bahwa anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, dinyartakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian di atas yang dikemukakan oleh Sukarno (2000) dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan : 1. Suatu rencana yang terorganisasi dan menyeluruh. 2. Rencana yang dinyatakan dalam unit moneter. 3. Rencana atas operasi dan sumber daya perusahaan. 4. Rencana di masa yang akan datang selama periode tertentu. Anggaran berbeda dengan prakiraan. Prakiraan meramalkan yang bakal terjadi berdasarkan data masa lalu dan mengharapkan perubahannya. Sedangkan anggaran adalah pernyataan manajemen yang intens dalam mencapai prakiraan melalui aktivitas yang sadar dan positif. Lebih lanjut Sukarno (2000) mengatakan bahwa t ujuan penganggaran, antara lain : 1. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai. B. Rumusan masalah 1. apa pengertian anggaran (budgeting)? 2. bagaimana bentuk-bentuk desain anggaran(budgeting)? 3. bagaiman bentuk penggolongan anggaran (budget) berdasarkan bentuk dan tujuannya? 4. bagaimana bentuk pengelompokan budget berdasarkan tingkat kebutuhan dan kenyamanan perusahaan di dalam menggunakannya? 5.apa yang dimaksud zero based budgeting? 6. bagaimana proses implemntasi zero based budgeting? 7.apa keunggulan dan kelemahan zero based budgeting? BAB III Pembahasan A. pengertian anggaran (budget) Budget (Anggaran) ialah suature ncana yang disusun secara sistematis,yang meliputi seluruh sistematis,yang meliputi seluruh sistematis,yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu / periode. Pengertiananggaran menurut para ahli antara lain : 1. Menurut John F. Due Abudget in general sense of term, is financial plan for specified period time. agovernment budget therefore is a statement of proposed expenditures andexpected revenues for coming period together with data of actual expenditures andrevenues for current and past period . Dalambahasa Indonesia berarti “ Sebuah anggaran dalam arti umum dari istilah, adalahrencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah karena ituadalah pernyataan dari pengeluaran yang diusulkan dan pendapatan yangdiharapkan untuk periode yang akan datang bersama-sama dengan data pengeluaranaktual dan pendapatan untuk periode saat ini dan sebelumnya”. 2. Menurut Otto Eckstein A budget is detailedstatement of governments expenditures and revenues usually for a year. Dalambahasa Indonesia berarti “Anggaran adalah laporan rinci pengeluaran pemerintahdan pendapatan biasanya selama setahun”. 3. Menurut M. Marsono Anggaran adalah suaturencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaranyang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingannegara pada satu masa depan, dan pada pihak lain perkiraan pendapatan(penerimaan) yang mungkin diterima dalam masa tertentu. Anggaran Anggaran (Budget) adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi (pemasaran, produksi dan keuangan) ; anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Karakteristik Anggaran : 1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis 2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijual atau diproduksi). 3. Mencakup periode satu tahun. 4. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. 5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan (budgetee). 6. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. 7. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Tujuan Pokok Anggaran • Memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial di masa yang akan datang • Mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Manfaat Penganggaran Anggaran menunjukkan kepada manajemen • Angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. • Sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. • Memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Maka dapat disimpulkanbahwa pengertian anggaran adalah sebuah pekerjaan berupa rancangan pendapatandan pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untukmembiayai negara dalam kurun waktu tertentu. Unsur yang melekat pada budget: a. Rencana Recana merupakan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang dengan spesifikasi khusus, misalnya disusun secara sistematis mencakup seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter. Beberapa alasan diperlukannya “rencana” bagi perusahaan: • adanya ketidakpastian di masa yang akan datang • banyaknya alternatif di masa yang akan datang. • rencana merupakan pedoman kerja perusahaan • rencaa sebagai alat koordinasi kegiatan dari seluruh bagian yang ada di perusahaan. • rencana sebagai alat pengawasan (control) terhadap pelaksanaan. b. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan Unsur ini bermakna bahwa budget mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan, (pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi dan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia). c. Dinyatakan dalan unit (satuan) moneter Budget dinyatakan dalam satuan moneter yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam, yakni satuan ”rupiah”, mengingat satuan dari berbagai kegiatan pada dasarnya berbeda misalnya: untuk bahan mentah kilogram, tenaga kerja jam kerja per minggu dst. d. Jangka waktu tertentu yang akan datang. Unsur ini menyatakan bahwa budget berlaku untuk masa datang, hal ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam budget adalah taksiran –taksitan (forecast) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Berkaitan dengan jangka waktu, budget dikenal dengan : • budget strategis budget yang berlaku untuk jangka panjang/lebih dari 1 periode akuntansi/ 1 tahun. • budget Taktis budget yang berlaku untuk jangka pendek. Budget yang disusun untuk 1 periode akuntansi (setahun penuh) dinamakan budget Periodik (periodikal budget), sedangkan budget yang disusun untuk jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi misalnya jangka tiga bulanan, danse bagainya disebut sebagai budget bertahap (continous budget). 3. Faktor yang memengaruhi ketepatan penentuan jangka waktu berlakunya budget adalah: • Luas pasar • Posisi perusahaan dalam persaingan • Jenis Produk yang dihasilkan (elastis dan in-elastis, umur selera konsumen) • Tersedianya data dan informasi (berkatan dengan keakuraan budget). • Keadaan perekonomian pada umumnya. (kasus krisis moneter). 4. Kegunaan budget: a. sebagai pedoman kerja b. sebagai alat pengkoordinasian kerja c. sebagai alat pengawasan kerja/tolok ukur. 5. Faktor yang memengaruhi penyusunan budget: a. Faktor interen Yang dimaksud dengan faktor intern adalah data, informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Yang dapat berupa: Penjualan tahun –tahun lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, kapasitas produksi dll). b. Faktor Ekstern Faktor ekstern meliputi, data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi memiliki pengaruh terhadap kehidupan perusahaan.Yang dapat berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, perekonomian nasional, berbagai kebijakan pemerintah dll. B. bentuk-bentuk desain anggaran(budgeting) 1. Anggaran butir perbutir Anggaran- butir-butir perbutir merupakan bentuk anggaran paling simpel dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori satu nomor atau satu butir. 2. Anggaran program Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya butir-perbutir dihitung berdasarkan jenis butir item yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya, jika dalam anggaran butir-per butir disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah satu komponen. 3. Anggaran berdasarkan hasil Sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan hasil (performance) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. 4. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (Planning Programming Budgeting Systm/PPBS atau SP4). PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. 2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. 3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 4. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. (Nanang Fattah 2006:50) Keempat butir di atas dapat tercipta jika organisasi dan manajemennya berbentuk kategori yang sehat. Persoalan penting dalam menyusun anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efesien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik. Penyusunan anggaran dalam skala kecil, biasanya disusun oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan pada skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran. Secara khusus, anggaran rutin pendidikan untuk penyelenggaraan sebagai contoh pada Sekolah Dasar didasarkan atas pendataan SD yang di kumpulkan, diolah, dan dianalisis yang selanjutnya disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dana bantuan dari pemerintah pusat. Beberapa ketentuan umum yang harus berpedoman dalam penyusunan budget kas antara lain budget kas harus realistis, luwes dan kontinyu sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan A dan Marwan Asri (1990:7) yaitu : Di dalam penyusunan suatu anggaran perusahaan maka perlu diperhatikan beberapa syarat yakni anggaran tersebut harus realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula berlaku pesimis, luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinyu artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus, dan tidak merupakan usaha yang insidentil. Menurut Bambang Riyanto (1990:7), gudget kas disusun melalui beberapa tahap berikut ini : 1. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Transaksi-ransaksi di sini merupakan transaksi operasi pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasinya perusahaan. 2. Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas karena rencana oeprasinya perusahaan, juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayaran kembali, transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi finansial. 3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi, finansial, dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaks finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Dari uraian tersebut di atas bahwa prinsip penganggaran haruslah memberikan penjelasan dengan realistis serta memperkirakan berapa penerimaan dan berapa yang akan diterima sehingga memberikan gambaran untuk masa yang akan datang sehingga tepat sasaran. C. Berdasarkan maksud dan tujuannya, budget dapat digolongkan menjadi: [1]. Master Budget A master budget is an overall financial and operating plan for a forthcoming calendar or fiscal year. Master budget biasanya dibuat tahunan atau kwartalan. Master budget adalah beberapa sub-budget yang dijadikan satu dimana aktivitas usaha yang telah direncanakan di summarized. Format master budget akan tergantung pada ukuran dan kebiasaan operasional perusahaan. [2]. Operating and Financial Budgets Operating budget berurusan dengan cost dari barang dagangan atau jasa yang akan dibuat (read: dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan Financial Budget adalah budget yang berfocus pada: asset (aktiva), Liabilities (kewajiban: pinjaman dan hutang), stockholder’s equity (modal pemilik usaha). [3]. Cash Budget Cash budget adalah budget yang diamksudkan untuk perencanaan cash beserta pengendaliannya. Cash budget menyajikan cash masuk dank as keluar untuk periode (kurun waktu) tertentu. Cash budget dimaksudkan untuk membantu management dalam usaha menjaga saldo kas agar tetap seimbang dengan kebutuhan untuk menghindari kemungkinan terjadinya cash yang menganggur (idle cash) ataupun kekurangan cash (cash shortages). Cash budget biasanya terdiri dari empat bagian utama, yaitu: 1. Cash Receipt, mengandung: beginning cash balance (saldo awal kas), cash collections from customers (kas yang tertagih dari customer), dan other receipts (penerimaan kas lainnya). 2. Cash Disbursement, mengandung: segala pembayaran dengan cash yang dilakukan untuk maksud dan tujuan yang jelas. 3. Cash surplus or deficit section, menunjukkan: selisih antara cash receipt dengan cash payment. 4. Financing section, menyediakan: rincian rekening pinjaman (borrowing) dan re-payments yang diharapkan pada periode laporan. [4]. Static (Fixed) Budget Static (fixed) budget adalah budget yang menunjukkan angka (satuan lain) pada kapasitas yang diharapkan. Allowance (cadangan) biasanya di set untuk tujuan tertentu dengan batasan monetary tertentu. Jenis budget ini biasanya dipergunakan pada fase dimana perusahaan sudah mulai relatif stabil. Dalam hal ini, yang dijadikan variable dalam pengukuran stabilitas biasanya “sales (penjualan)”. Static budget memiliki kelemahan (read: batasan), dimana static budget tidak akan cukup flexible terhadap kemungkinan adanya perubahan yang tak terduga. Pada prakteknya, fixed (static) budget biasanya dipergunakan untuk bagian perusahaan dimana aktifitasnya tidak berhubungan dengan: sales, production atau yang menggunakan determinasi angka (atau satuan lain) sebagai ukuran. Kerja bagian ini biasanya di tentukan dengan menggunakan keputusan management (bukan dari sales maupun production output-nya). Dengan demikian, maka bagian-bagian yang bersifat administrative, general marketing, bahkan bagian produksi pada level management pun akan masuk ke dalam categori ini. [5]. Flexible (Expense) Budget Flexible (expense) budget adalah budget yang paling umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Dimungkinkan terjadinya perbedaan serta perubahan yang tidak direncanakan. Type budget ini dibuat dan berjalan mengikuti alur alamiah opersional perusahaan. Flexible budget akan menyesuaikan cadangan budget ke aktifitas kenyataannya (the actual activity). Flexible budgets masih bisa dianggap effective sepanjang perbedaan (variasi) volume (sales and production/services output) masih berada pada kisaran yang sempit. In brief, ada empat langkah penyusunan flexible budget, yaitu: 1. Determine the relevant range over which activity is expected to fluctuate during the coming period. Determinasikan range yang relevan dimana aktifitas diperkirakan akan berfluktuasi di kurun waktu mendatang). 2. Analyze costs that will be incurred over the relevant range in terms of determining cost behavior patterns (variable, fixed, or mixed). Analisis cost yang akan tombul di sepanjang kisaran relevan untuk maksud determinasi pola perilaku cost. 3. Separate costs by behavior, determining the formula for variable and mixed costs. Pisahkan cost berdasarkan perilakunya, tentukan formulasi untuk variable dan mixed cost. 4. Using the formula for the variable portion of the costs, prepare a budget showing what costs will be incurred at various points throughout the relevant range. Karena sifat ke-tidakpasti-an perencanaan, tiga proyeksi berikut ini mungkin perlu dilakukan: 1. One at an optimistic level (proyeksi untuk yang berada pada tingkatan optimistis) 2. One at a pessimistic or extremely conservative level (proyeksi untuk yang berada pada tingkatan pesimistis atau konservatif yang ekstrem). 3. One at a balanced, in-between level (proyeksi untuk yang berada di antaranya) [6]. Capital Expenditure Budget Capital expenditure budget adalah daftar project (pekerjaan) jangka panjang yang penting untuk dikapitalisasi (fixed assets such as plant and equipment) dan diakui perolehannya. Cost yang diperkirakan untuk pekerjaan serta penentuan waktu atas capital expenditures diterjemahkan ke dalam angka-angka seiring dengan cara pendanaan kapitalisasi asset. Periode budget untuk type ini biasanya berkisar antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) tahun. Type budget ini sering disusun secara tersendiri oleh ”Capital Project Comitee” (jika ada), tanpa melibatkan budget comitee, tetapi jika di dalam perusahaan tidak ada capital project comitee, bisa saja disusun oleh budget comitee yang telah ada. Capital expenditures budget sering mengklasifikasikan suatu project tersendiri berdasarkan tujuan (maksud) dari project tersebut. For instant: 1. Expansion and enhancement of existing product lines 2. Cost reduction and replacement 3. Development of new products 4. Health and safety expenditures Kekurangan dana di dalam perusahaan sangat mungkin membuat suatu project yang prospective menjadi urung dilaksanakan, karena tidak memperoleh approval. Untuk memperoleh final approval suatu project biasanya membutuhkan persiapan otorisasi khusus, yaitu dengan membuat proposal yang lebih detail. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu project bisa memperoleh approval pada managerial level tertentu (tergantung pada nilai rupiah project tersebut). [7]. Program Budget Pengajuan program budget adalah specific untuk memperoleh approval mengenai “bagaimana suatu program didanai dan pada angka berapa”. Program budget yang paling umum terjadi adalah untuk suatu product line, yaitu mengalokasikan sumberdaya pada tingkat penyelesaian suatu goal tertentu dengan cara melakukan review terhadap program yang telah berjalan (existing program). Selain untuk suatu product line, program budget jug adimaksudkan untuk aktifitas-aktifitas: research and development, marketing, training, preventive maintenance, engineering, serta public relations. Dana biasanya dialokasikan berdasarkan ke-efektif-an cost. Dalam negosiasi budget, budget yang diajukan membutuhkan penjelasan dan justifikasi. Suatu program budget biasanya tidak dapat dijadikan alat control (pengendalian) karena cost yang terkandung di dalamnya tidak dapat dihubungkan dengan tanggung jawab individu tertentu. jamak dalam dunia marketing untuk memompa optimistis, dengan menempatkan target yang jauh diatas realisasi yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa dikatakan stretch budget hanya diperuntukkan bagi sales and marketing personnel saja. Sedangkan cost-nya tetap di estimasikan mengikuti standard budget. D. Pengertian zero based budgeting Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Sebagian kelemahan sistem anggaran tradisional itu sendiri antara lain: • Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. • Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. • Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. • Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan. • Dan sebagainya. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting disini dapat menghilangkan incrementalism dan line-item, karena anggaran diasumsikan dimulai dari nol. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ] Keunggulan ZBB • Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen. • Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut. • Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang. • Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi kritis dan mendesak. Kelemahan ZBB • Sulit untuk diterapkan. Karena memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, memakan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. • Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. • Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan harus masuk kedalam anggaran. • ZBB cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek. • Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan prioritas. • Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat. ini untuk menetapkan anggaran ditahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Sedangkan pada sistem ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini juga. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali (dimulai dari nol lagi). Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan dapat dihilangkan dari struktur anggaran, atau mungkin mucul item yang baru. E.Proses Implementasi ZBB Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahapan, yaitu: • Identifikasi Unit-unit Keputusan. Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. • Penentuan Paket-paket Keputusan. Proses penentuan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari kreativitas organisasi atau fungsi yang dapat di evaluasi secara individu. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu: a)Paket Keputusan Mutually-Exclusive. Adalah paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain. b)Paket Keputusan Incremental. Paket ini merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. • Mengevaluasi Paket Keputusan dan Membuat Peringkat Paket Keputusan. Bila paket keputusan telah disiapkan, tahapan berikutnya adalah membuat peringkat semua paket berdasarkan manfaat yang diperoleh bagi organisasi. Tahapan ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali. F.keunggulan dan kelemahan zero based budgeting ] Keunggulan ZBB (zero based budgeting) • Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen. • Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut. • Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang. • Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi kritis dan mendesak. Kelemahan ZBB (zero based budgeting) • Sulit untuk diterapkan. Karena memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, memakan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. • Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. • Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan harus masuk kedalam anggaran. • ZBB cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek. • Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan prioritas. • Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat. BAB IV SIMPULAN Budget (Anggaran) ialah suature ncana yang disusun secara sistematis,yang meliputi seluruh sistematis,yang meliputi seluruh sistematis,yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu / periode. Maka dapat disimpulkanbahwa pengertian anggaran adalah sebuah pekerjaan berupa rancangan pendapatandan pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untukmembiayai negara dalam kurun waktu tertentu. bentuk-bentuk desain anggaran(budgeting) 1. Anggaran butir perbutir 2. Anggaran program 3. Anggaran berdasarkan hasil 4. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (Planning Programming Budgeting Systm/PPBS atau SP4). Berdasarkan maksud dan tujuannya, budget dapat digolongkan menjadi: [3]. Cash Budget [2]. Operating and Financial Budgets [1]. Master Budget [4]. Static (Fixed) Budget [5]. Flexible (Expense) Budget [6]. Capital Expenditure Budget [7]. Program Budget Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional ] Keunggulan ZBB • Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen. • Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut. • Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang. • Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi kritis dan mendesak. Kelemahan ZBB • Sulit untuk diterapkan. Karena memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, memakan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk • karena pembuatan paket keputusan. • Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. • Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan harus masuk kedalam anggaran. • ZBB cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek. • Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan prioritas. • Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat. BAB V Daftar pustaka adesuherman.blogspot.com/ Cekal semua hasil dari id.shvoong.co d.shvoong.com › /id.shvoong.com/business-management/accounting/2175107-definisi-pengertian-anggaran-budgeting/#ixzz0VEAqdrAg d.wikipedia.org/wiki/Zero_Base_BudgetingTembolok - Mirip Id.shvoong.com/writing-and-speaking/public-speaking/2114252-pengertian-anggaran-menurut-para-ahli/#ixzz0VEFeMMJ2 www.scribd.com Zubair,MUH ainung nur,Abd azis,nurhayati,Firawati