BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Setiap individu maupun masyarakat
memiliki kepentingan yang harus di raih dan dipertahankan bagi kelangsungan
kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat,negara,maupun
dengan negara
lain.dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingannya ini, tentu saja
memerlukan kerja keras.perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan individu
atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu negara dan pihak
internasional.untuk itu semua memerlukan dukungan dari semua pihak.sehingga
memperoleh tanggapan yang positif dari pihak masyarakat atau pihak tertentu
yang menjadi tujuan kepentingan tersebut.hal yang mendasar sebagai latar
belakang kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi
individu,masyarakat,negara, dan negara lain lemah, (terbelakang, lemah dan baru
berkembang) yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupannya dalam segi
kehidupan berbangsa dan bernegara.
B. RUMUSAN MASALAH
A.
pengertian kelompok kepentingan
b.
tujuan kelompok kepentingan
c.
gerakan politik
d.partai
politik dan kelompok kepentingan partai plitik
e.gerakan
politik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa
BAB
II
PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN
Kelompok kepentinan
(interest group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi
kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam
keadaan luar biasa.kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengeloaan
pemerintahan secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau
anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik politik berdasarkan
pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai
organisasi yang menguasai pemerintah.
B.TUJUAN KELOMPOK KEPENTINGAN
a.untuk melindungi
kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau
negara.
b.untuk
menjadi wadah bagi pemberdayan masyarakat dalam kehidupannya
c.untuk
menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah dan negara.
d.untuk
menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam
semua bidang kehidupan.
C. GERAKAN POLITIK
Sebuah gerakan politik adalah
gerakan sosial di bidang politik. Sebuah gerakan politik yang dapat diorganisir
sekitar isu tunggal atau serangkaian isu, atau sekitar satu set keprihatinan
bersama kelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak
diselenggarakan untuk memilih anggota gerakan untuk kantor pemerintah,
melainkan sebuah gerakan politik bertujuan untuk meyakinkan warga negara dan /
atau petugas pemerintah untuk mengambil tindakan pada isu-isu dan keprihatinan
yang merupakan fokus gerakan.
Partai
politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya
gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta
diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara
spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan
pemerintah di pihak lain.
D.PARTAI POLITIK
DAN KELOMPOK KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
1. Pengertian Partai Politik
Carl friedrich dalam (Surbakti : 1999 : 116), memberi
batasan mengenai partai politik,yaitu sekelompok manusia yang
terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan
kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya,dan berdasarkan kekuasaan
itu akan memberikan kegunaan materil dan idiil kepada paraanggotanya. Sementara itu, Soltau dalam (Surbakti
: 1999 : 116), juga memberikandefinisi
partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit
banyak terorganisasikan , yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik
dan denganmemanfaatkan kekuasaannya
untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahandan menjalankan
kebijakan umum yang mereka buat.Dari uraian
tersebut di atas dapat kita rumuskan pengertian partai politik merupakankelompok anggota yang terorganisasi secara rapi
dan stabil yang dipersatukan dandimotivasi
dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankankekuasaan
dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif
kebijakan umum yang disusun inimerupakan
hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat,sedangkan cara mencari dan mempertahankan
kekuasaan guna melaksanakan kebijakanumum dapat melalui pemilihan umum
dan cara-cara lain yang sah
2. Fungsi Partai Politik
Fungsi utama partai politik ialah mencari dan
mempertahankan kekuasaan gunamewujudkan program-program yang disusun berdasarkan
ideologi tertentu. Cara yangdigunakan oleh suatu pertai politik dalam sistem
politik demokrasi untuk mendapatkandan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan
umum, sedangkan carayang digunakan partai
tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik
oleh suatau diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial
individu(fasis).Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem
politik demokrasi melakukantiga kegiatan.
Adapun ketiga kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye, danmelaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan /
atau eksekutif). Apabila kekuasaanuntuk memerintah telah diperoleh maka
partai politik itu berperan pula sebagai pembuatkeputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan
perwakilanrakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai
mayoritas. Dalam sistem politik totaliter
kalaupun dilaksanakan maka pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan
calon tunggal yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal.
Namun, partai politik baik dalam sistem
politik demokrasi maupun dalam sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Berikut ini dikemukakan
sejumlah fungsi laintersebut.
a. Sosialisasi Politik
Yang
dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan
orientasi politik para anggota
masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggotamasyarakat
memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsungdalam
masyarakat
.
Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara
sengajamelalui pendidikan formal, nonformal
dan informal maupun secara tidak sengaja malaluikontak dan pengalaman
sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupundalam kehidupan
masyarakat.Dari segi metode penyampaian
pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni : pendidikan politik
dan indoktrinasi politik.1.1.Pendidikan
politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima
pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenaldan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan
simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik
seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik
dipandang sebagai proses dialog
antara pendidik seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan
peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pemahamannilai, norma dan simbol politik yang dianggap
ideal dan baik. Melaluikegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan
keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem
politik demokrasidapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.2.Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika
penguasa memobilisasi danmemanipulasi warga masyarakat untuk menerima
nilai, norma, dan simbolyang dianggap oleh
pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.Indoktrinasi politik ini
dilakukan melalui berbagai forum pengarahan yang penuh dengan paksaan
psikologis, dan latihan yang penuh disiplin.
b. Rekrutmen Politik.
Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau
seleksi dan pengangkatan seseorangatau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan
dalam sistem politik padaumumnya dan
pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinyamanakala
partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik
totaliter,atau manakala suatu partai
merupakan mayoritas di dalam badan perwakilan rakyatsehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam
sistem politik demokrasi. Fungsirekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi
mencari dan mempertahankan kekuasaan.Selain itu, fungsi rekrutmen
politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab
tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan
hidup suatu sistem politik
akan terancam berakhir.
c. Partisipasi Politik
Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa
dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan
ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain
mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan,
mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatukebijakan umum, dan mendukung atau
menentang calon pemimpin tertentu, mengajukanalternatif pemimpin, dan memilih
wakil rakyat dalam pemimlihan umum. Dalam hal ini, partai politik
mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang
lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Fungsi ini lebih
tinggi porsinyadalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik
totaliter karena dalamsistem politik yang terakhir ini lebih
mengharapkan ketaatan dari para warga negara.
d. Pemadu Kepentingan
Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang
berbeda bahkan kadang kalasaling bertentangan seperti antara kehendak mendapatkan
keuntungan sebanyak- banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan
jasa dengan harga murah tapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi
dan penerapan teknologi yangcanggih tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan
kehendak untuk mendapatkandan mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk
mencapai dan mempertahankanmutu pendidikan tinggi dengan jumlah penerimaan
mahasisiwa yang lebih sedikit, dankehendak masyarakat untuk menyekolahkan anak
ke perguruan tinggi; antara kehendak menciptakan dan memelihara kestabilan politik dan kehendak
berbagai kelompok sepertimahasiswa,
intelektual, pers, dan kelompok agama untuk berkumpul dan menyatakan pendapat
secara bebas.Untuk menampung dan memadukan
berbagai kepentingan yang berbeda dan bahkansering bertentangan itu maka
partai politik dibentuk. Menurut Almond dan Powel dalam(Surbakti :1999 : 119), yang dimaksud dengan fungsi pemadu kepentingan
adalahkegiatan menampung , menganalisis dan memadukan berbagai
kepentingan yang berbedamenjadi berbagai
alternatif kepentingan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan
dan pelaksanaan keputusan politik.Sebagaimana
dikemukakan di atas, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama
partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini
sangat menonjoldalam sistem politik
demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingandianggap seragam
maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan
kepentingan. Alternatif kebijakan umum yang diperjuangkan oleh partaitunggal
dalam sistem politik totaliter lebih banyak merupakan tafsiran atas ideologidoktriner.
Dalam sistem politik demokrasi, ideologi digunakan sebagai cara
memandang permasalahan dan perumusan penyelesaian permasalahan.
e. Komunikasi Politik
Pendapat
Lucyan W. Pie dalam (Surbakti :1999 : 119), bahwa komunikasi politik
adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah
kepada masyarakat dandari masyarakat kepada
pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagaikomunikator politik yang tidak hanya menyampaikan
segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana
diperankan oleh partai politik di negaratotaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai
kelompok masyarakat kepada
pemerintah. Kedua fungsi ini dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam
sistem politik demokrasi.Dalam melaksanakan
fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segalainformasi dari
pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah,tetapi
merumuskannya sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapatdengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan
demikian segala kebijakan pemerintah yang biasanya tidak terumuskan
dalam bahasa teknis diterjemahkan ke dalam bahasa
yang mudah dipahami masyarakat. Sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dantuntutan masyarakat yang biasanya tidak
terumuskan dalam bahasa teknis dapatditerjemahkan oleh partai politik ke
dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah.Jadi, proses komunikasi politik antara pem,erintah dan masyarakat dapat
berlangsungsecara efektif melalui partai politik.
f. Pengendalian Konflik
Konflik yang dimaksud di sini dalam arti yang luas, mulai
dari perbedaan pendapatsampai pada pertikaian fisik antara individu atau
kelompok dalam masyarakat. Dalamnegara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok
masyarakat berhak menyampaikandan
memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejalayang
sukar dielakkan.Akan tetapi, tentu suatu
sistem politik hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga permasalahanya
bukan menghilangkan konflik itu,melainkan
mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian
dalam bentuk keputusan politik.Partai
politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk
mengendalikankonflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik,
menampung danmemadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang
berkonflik danmembawa permasalahan
ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan
kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik. Apabila partai-partai politik
keberatan untuk mengadakan kompromi maka partai politik bukannya
mengendalikan konflik, melainkanmenciptakan konflik dalam masyarakat.
g. Kontrol Politik
Kontrol
politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan dan penyimpangan dalam isisuatu kebijakan atau dalam pelaksanakan kebijakan
yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu
kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas
sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang
dianggap ideal dan baik (ideologi)
yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yakni
meluruskan kebijakan atau pelaksanaankebijakan
yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur
tersebut. fungsi kontrol ini merupakan salahsatu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki
danmemperbaharui dirinya secara terus menerus.Dalam melaksanakan fungsi
kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan jugatolok ukur tersebut sebab tolok ukur itu pada
dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama
sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Dalam sistem kabinet parlementer,
kontrol yang dilakukan oleh partai politik oposisi terhadap kebijakan partaiyang memerintah dapat menjatuhkan partai yang
berkuasa apabila mosi tidak percaya(karena
pemerintah sulit memberi penjelasan yang memuaskan terhadap isi kontrol politik
oposisi) mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen.Menurut Samuel P. Huntington dalam (Surbakti : 1999 : 121), bahwa
berdasarkankenyataan tidak semua
fungsi dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yangsama. Hal ini
tidak hanya bergantung pada sistem politik yang menjadi konteks yangmelingkupi
partai politik, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain. Di antara faktor lain
itu berupa tingkat dukungan yang
diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik (berakar tidaknya partai dalam masyarakat), dan
tingkat kelembagaan partai yang dapatdiukur
dari segi kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dankesatuannya.
KELOMPOK KEPENTINGAN
Kelompok kepentingan ialah sarana yang digunakan
sekelompok orang yang memilikikepentingan yang sama dan secara bersama-sama
menyampaikan kepentingan merekakepada
pemerintah. Kepentingan tersebut dapat berupa kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan harapan-harapan – yang
bisa terpenuhi, akan tetapi bisa jugadikecewakan oleh tindakan-tindakan
pemerintah. Seseorang ataupun sekelompok orang bisa pula diuntungkan akan
tetapi bisa dirugikan oleh tindakan atau keputusan tersebut.Oleh karena itu warga negara sangat memperhatikan
dan berkepentingan dengankeputusan-keputusan
yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menyatakan ataumengartikulasikan
kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintahmelalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk
bersama dengan orang lain yangmemiliki kepentingan yang sama.Walaupun
kelompok kepentingan yang terorganisir tidak mudah dibedakan dengan partai politik, akan tetapi ada satu perbedaan yang
nampaknya secara umum diterima.
E.Gerakan
politik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa
Gerakan politik mahasiswa yang
saya maksud dari tadi adalah gerakan politik vertikal dan horizontal. Gerakan politik
vertikal adalah gerakan mahasiswa yang berfungsi sebagai kontrol moral dan
sosial kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Gerakan politk horisontal pun
sebenarnya memiliki fungsi yang sama, walaupun memang tidak langsung menusuk
tajam kepada pemerintah. Gerakan politik horisontal inilah yang banyak
digemakan oleh pihak-pihak yang ingin mengucilkan peran gerakan politik
vertikal. Tujuan utama tentu agar keleluasaan kekuasaan yang sedang dipegang
oleh pemerintah tidak mendapat tekanan dari mahasiswa dan masyarakat.
Tujuan-tujuan lain yang menjadi tujuan sampingan tentu masih banyak lagi yang
bisa diuraikan. Gerakan politik horisontal yang digemakan media-media hari ini
pun tidak sepenuhnya gerakan politik horisontal yang utuh, karena ada fungsi
tidak langsung untuk pemerintah yang sama sekali tidak ditekankan –untuk tidak
menyebut “dibuang sama sekali”.
Mahasiswa hari ini banyak
berbicara pengabdian kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan penerapan
keilmuan yang sudah dipelajari selama kuliah. Berbagai macam inisiatif gerakan
pengabdian kepada masyarakat muncul menjamur di kalangan mahasiswa. Mulai dari
kegiatan mahasiswa mengajari anak-anak usia sekolah, penerapan teknologi tepat
guna di desa-desa, kewirausahaan, inovasi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini
memang semakin mewarnai dan meramaikan jenis gerakan politik yang bisa
dikerjakan oleh mahasiswa. Berbagai instansi dan industri pun tidak kalah
bersemangat mendorong kiprah-kiprah mahasiswa di bidang-bidang ini. Setiap
kegiatan yang mengusung isu-isu yang disebutkan di atas selalu menarik minat
industri dan mahasiswa lain untuk hadir mengisi kegiatan yang diadakan. Gerakan
ini sering disebut dengan gerakan horisontal oleh mahasiswa dan sudah mulai
ramai semenjak sekita 3-4 tahun terakhir. Namun, gerakan horisontal yang
diusung masih belum utuh, mengingat hanya masyarakat saja yang diberikan
manfaat, belum menyentuh kepada gerakan yang menekan pemerintah sebagai perumus
kebijakan dan penanggungjawab keberjalanan negara. Gerakan horisontal ini
melupakan aspek kontrol sosial, moral dan politik kepada pemerintah sehingga
tetap saja ada kesenjangan antara masyarakat dengan penyelenggara negara.
Gerakan semacam ini yang disebut
di awal tadi sebagai NKK/BKK bentuk baru dengan cara-cara yang lebih halus dan
elegan. Mahasiswa secara perlahan dinafikan dari kehidupan berpolitik negara.
Secara perlahan komentar mahasiswa dialihkan kepada komentar-komentar yang
men-”sekuler”-kan –memisahkan– antara mahasiswa, masyarakat dan negara.
Mahasiswa merasa lebih bermanfaat jika mengamalkan keilmuan untuk masyarakat,
sedangkan negara dibiarkan saja dengan kebobrokan yang merajalela tanpa
mahasiswa mau ikut beraksi menentang kezhaliman yang terjadi di lingkup
penyelenggara negara. Ini yang kemudian mengakibatkan gerakan aksi ke jalan
selalu mendapatkan sentimen negatif karena tidak dirasa menimbulkan manfaat
yang tepat guna untuk masyarakat. Penggiringan opini mahasiswa seperti harus
menjadi kekhawatiran bersama semua mahasiswa, terutama mahasiswa yang memegang
peranan penting terhadap kaderisasi di kampus masing-masing. Penggiringan opini
kepada kepada gerakan horisontal yang setengah-setengah ini harus dilawan
dengan melakukan telaah lebih mendalam terhadap sejarah dan melakukan
rekonstruksi terhadap hal-hal yang mulai tidak tajam lagi.
Jika kembali membahas peran
media, kita bisa menyalahkan idealisme media yang hanya mengejar rating saja;
mengejar sebanyak-banyak pengakses berita yang diterbitkan oleh media tersebut.
Di jaman yang penuh subversif seperti pada jaman NKK/BKK, tentu berita yang
memiliki rating tinggi adalah berita yang mengungkap tentang gerakan vertikal
mahasiswa terhadap penyelenggara negara, terkhusus Presiden pada saat itu. Pada
jaman ini pula, saya yakin banyak mahasiswa yang bergerak di bidang-bidang pengabdian
kepada masyarakat, namun tidak mendapatkan ekspose yang cukup menggigit oleh
media. Saat ini, media melihat bahwa isu-isu yang menarik perhatian sebagian
besar pengakses berita adalah isu-isu prestasi di bidang sains, teknologi, dan
seni. Prestasi atau geliat mahasiswa di bidang politik perlahan-lahan
mendapatkan porsi yang semakin berkurang.
BAB III
PENUTUP
A.SIMPULAN
Kelompok kepentinan (interest
group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah
tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik.
Tujuan kelompok kepentingan
a.untuk
melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau
negara.
b.untuk
menjadi wadah bagi pemberdayan masyarakat dalam kehidupannya
c.untuk
menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah dan negara.
d.untuk
menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam
semua bidang kehidupan.
1. Mahasiswa harus selalu awas
dan waspada terhadap perkembangan yang terjadi di lingkup lokal, nasional,
regional, bahkan global. Wawasan bisa ditambah dengan membaca buku dengan
horison waktu yang cukup panjang serta ragam yang banyak berbeda. Hal ini akan menajamakan
analisis dan mengukuhkan sintesis terhadap perkembangan yang terjadi.
2. Mahasiswa harus bisa
membahasakan gerakan-gerakan yang dibangun agar sesuai dengan bahasa kaum yang
ingin diajak. Gerakan politik vertikal mulai mendapatkan sentimen negatif
karena masih menggunakan bahasa-bahasa komunikasi yang tidak berubah dari jaman
dulu sampai sekarang. Hal ini menyulitkan penerimaan oleh pihak lain yang masih
dangkal dalam memahami gerakan politik vertikal yang diusung. Mahasiswa juga
harus mulai menyempurnakan gerakan politik horisontal sehingga tidak ada sama
sekali aspek yang tertinggal, baik aspek manfaat terhadap mahasiswa,
masyarakat, maupun negara. Gerakan politik mahasiswa harus menjadi satu lagi
tanpa ada pembedaan, sehingga pembagian peran-peran gerakan oleh mahasiswa akan
mendapatkan dukungan yang sama besar di segi manapun.
3. Tulisan ini harus terus
dikritik dan disegarkan sebagai bentuk kepedulian dan keresahan bersama
terhadap perkembangan yang terjadi di mahasiswa dan negara saat ini. Tulisan
ini tentu penuh dengan kekurangan dan diskusi yang masih bisa didukung,
dipatahkan, didebat, atau bahkan diubah sama sekali. Tulisan ini adalah pemicu
yang timbul dari keresahan oleh karena melihat perkembangan yang terjadi di
masyarakat hari ini.
B.SARAN
Apa yang baru anda dapatkan dari makalah ini bukanlah suatu
hal yang bisa memberi banyak manfaat selama anda hanya berpedoman pada satu
literatur saja. Jadi, untuk mengembangkan potensi anda dalam mengetahui dan
memahami suatu disiplin ilmu maka fungsikanlah otak anda dan berpikirlah untuk
menemukan apa yang ingin anda ketahui. Dan jangan pernah merasa puas dengan apa
yang anda dapatkan dan telah anda dapatkan.
Saya juga
sebagai penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini mempunyai
kekurangan-kekurangan, olehnya itu saya
mengharapkan masukan yang
sifatnya membangun dari para pembaca, agar saya bisa memperbaiki makalah
selanjutnya.
D
AFTAR PUSTAKA
ianachmadjanuar72.wordpress.com/2011/06/21/gerakan-mahasiswa-yang-dialihperhatiankan/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar